PILKADA Bone 2024 sudah di depan mata, dan bersama dengan harapan akan kehadiran pemimpin yang berkualitas, ancaman klasik dalam setiap pesta demokrasi kembali mengintai: politik uang. Fenomena ini seakan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pemilihan, terutama di tingkat lokal seperti Pilkada. Politik uang bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mengancam integritas dan kredibilitas proses pemilihan.
Politik uang atau money politics mengacu pada praktik di mana calon pemimpin atau partai politik memberikan uang, atau hadiah kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.
Meskipun sudah ada regulasi yang melarang politik uang, praktik ini tetap marak terjadi, terutama di daerah-daerah di mana literasi politik dan ekonomi masih menjadi tantangan.
Sayangnya, sebagian masyarakat masih menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah atau bahkan bagian dari “rezeki” saat pemilu. Padahal, dalam jangka panjang, praktik ini memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibanding manfaat sesaat yang diterima.
Politik uang dapat menimbulkan berbagai masalah di Kabupaten Bone.
Pertama, politik uang akan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel dan cenderung hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pemimpin yang terpilih melalui praktik ini biasanya lebih fokus pada upaya “balas budi” kepada pihak-pihak yang membantunya memenangkan pemilu, daripada memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Dampak lebih lanjut, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung tidak pro-rakyat, mengingat proses pembuatannya dilandasi oleh kepentingan ekonomi semata.
Kedua, politik uang juga akan memperkuat budaya korupsi. Kandidat yang mengeluarkan banyak dana untuk membeli suara biasanya akan mencari cara untuk “mengembalikan modal” ketika terpilih. Ini sering kali dilakukan dengan mengorbankan anggaran daerah atau menyalahgunakan wewenang.
Pada akhirnya, masyarakat Bone akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup mereka, justru tersedot untuk kepentingan segelintir orang.
Melawan politik uang bukanlah perkara mudah. Diperlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta media massa.
Sosialisasi tentang bahaya politik uang harus terus ditingkatkan, agar masyarakat semakin sadar akan dampak buruk dari menerima “uang politik.” Selain itu, perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, untuk menimbulkan efek jera.
Masyarakat Kabupaten Bone juga harus diberdayakan agar memiliki kesadaran kritis, dan keberanian untuk menolak praktik ini. Pilkada adalah momen penting bagi mereka untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang terpilih melalui proses yang jujur, dan bersih akan lebih memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam Pilkada Bone 2024, mari kita jadikan momentum ini untuk menunjukkan bahwa demokrasi yang bersih, dan bermartabat bisa diwujudkan. Dengan menolak politik uang, kita memberikan kesempatan bagi calon pemimpin yang memiliki integritas, dan visi yang jelas untuk membangun Bone yang lebih baik. Sudah saatnya kita berkata “tidak” pada politik uang dan “ya” pada demokrasi yang sehat.
Mari berjuang bersama untuk Pilkada Bone 2024 yang bersih, jujur, dan adil. Demi masa depan Bone yang lebih cerah, tinggalkan politik uang dan pilihlah pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, serta visi mereka untuk membangun daerah yang kita cintai ini. (*)
Tim Redaksi