KENDARI – Polemik rencana pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, memantik reaksi keras dari putra daerah Buton, Basiran.
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, ia menyuarakan kegelisahan atas kebijakan yang dinilai menjauh dari kepentingan daerah penghasil.
Basiran, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Buton periode 2022–2023, menilai keputusan tersebut berpotensi mengerdilkan peran Pulau Buton.
Padahal, sebelumnya pemerintah pusat telah menegaskan komitmen menjadikan Buton sebagai pusat industri aspal nasional.
Ia merujuk pada kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke Buton pada 27 September 2022. Saat itu, Buton digadang-gadang bukan sekadar lokasi eksploitasi bahan baku, melainkan episentrum hilirisasi industri aspal nasional.
Namun, rencana proyek “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan diumumkan pada 29 April 2026 justru akan dibangun di luar wilayah tersebut.
Bagi Basiran, langkah ini bertolak belakang dengan semangat hilirisasi yang selama ini digaungkan.
“Kalau pabriknya berada di luar Buton, maka daerah ini hanya menjadi penonton. Nilai tambah ekonomi, peluang kerja, hingga pendapatan daerah akan mengalir ke wilayah lain,” tulisnya dalam surat tersebut.
Ia juga membantah alasan efisiensi logistik yang dijadikan dasar pemilihan lokasi.
Menurutnya, secara geografis Buton justru lebih strategis untuk menjangkau kebutuhan aspal nasional yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia.
Tak hanya itu, Basiran menyoroti kondisi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa Pulau Buton sebenarnya telah memiliki sejumlah fasilitas industri, baik milik BUMN maupun swasta. Sayangnya, sebagian di antaranya tidak beroperasi optimal, bahkan ada yang terhenti sejak 2025 dan berdampak pada pemutusan kerja karyawan.
Dalam suratnya, ia mendesak Presiden untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kembali Sulawesi Tenggara, khususnya Buton, sebagai pusat pengolahan aspal.
Ia menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai dukungan, termasuk penetapan RDTR Kawasan Industri Pertambangan Lasalimu sejak 2023.
Meski demikian, Basiran menegaskan bahwa masyarakat Buton tetap mendukung agenda hilirisasi nasional.
Hanya saja, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan secara adil dan tidak mengorbankan daerah penghasil.
“Jangan sampai Buton hanya mewariskan lubang tambang untuk generasi mendatang, sementara industri pengolahannya berkembang di daerah lain,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah yang lebih berpihak, sehingga manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah asalnya.
Tim Redaksi