JAKARTA, TEROBOS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Andap didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Doni Septadijaya, dan Direktur Umum BPD Sultra, Ronald.
Rakornas dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih inklusif, efisien, dan transparan.
Acara ini menjadi forum strategis antara Kementerian/Lembaga dan seluruh Kepala Daerah untuk menyinkronkan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Komitmen Sulawesi Tenggara dalam Digitalisasi
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Sultra.
Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andap.
Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerjasama dalam memajukan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi digital.
Dengan pencapaian yang membanggakan, Andap menyebutkan bahwa jumlah Pemerintah Daerah digital di Sultra telah meningkat dari 10 menjadi 17 kabupaten dan kota. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Sultra juga menunjukkan kemajuan signifikan, naik menjadi 92,5%, sebuah lompatan 17,8% dari tahun sebelumnya.
“Dengan kerjasama yang baik, digitalisasi dapat menjadi alat ampuh untuk menciptakan ekosistem inovatif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Digitalisasi untuk Kemajuan Ekonomi Sultra
Upaya Sultra dalam memperluas digitalisasi daerah diproyeksikan dapat mendorong peningkatan kompetitif digital dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi besar Indonesia menuju era digitalisasi penuh pada tahun 2045.
Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar, dalam sambutannya, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan salah satu instruksi utama Presiden untuk memperkuat kinerja pemerintah.
Ia menekankan bahwa transformasi akuntabilitas dan layanan digital yang terpadu sangat diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berharap Rakornas ini dapat mempercepat implementasi P2DD dan memperkuat infrastruktur ekonomi digital di daerah. Koordinasi yang baik diharapkan akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang terintegrasi.
Sinergi Nasional untuk Digitalisasi Daerah
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan bahwa kesinambungan P2DD sangat penting untuk memperkuat koordinasi berbagai inisiatif nasional. Ini diperlukan untuk mempercepat digitalisasi dan meningkatkan skala ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, juga menyampaikan pentingnya ekosistem transaksi digital di pemerintah daerah. Penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan sosialisasi kebijakan P2DD secara intensif akan mendukung percepatan ini.
Dalam momen penghargaan TP2DD Award 2024, Menko Airlangga memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil dalam digitalisasi, didampingi oleh Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Sekjen Kemendagri. (Ril/Yus)
Tim Redaksi