KENDARI – Pengadilan Negeri (PN) Kendari menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Sirajuddin N. Aslam alias Divon dalam kasus penipuan transaksi jual beli nikel senilai Rp1,7 miliar.
Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.
Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 311/Pid.B/2026/PN Kdi. Vonis ini mengakhiri proses persidangan atas perkara transaksi jual beli kargo nikel yang menyeret PT Aslam Brothers Indonesia.
Kasus tersebut bermula dari kontrak jual beli kargo nikel antara PT STI selaku pembeli dan PT Aslam Brothers Indonesia sebagai penjual pada 7 Agustus 2022.
Dalam proses transaksi, pihak pembeli telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total mencapai Rp1.725.010.796.
Namun, persoalan muncul ketika pihak pembeli kembali melakukan pengecekan terhadap kargo nikel pada April 2023. Kargo yang sebelumnya telah diperlihatkan kepada pembeli ternyata sudah tidak berada di lokasi.
Merasa dirugikan atas transaksi tersebut, Mr. Cheen kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Sulawesi Tenggara pada 28 September 2023.
Perkara ini selanjutnya bergulir melalui proses penyidikan hingga persidangan. Berkas perkara dinyatakan lengkap pada 14 Agustus 2026 sebelum akhirnya majelis hakim PN Kendari menjatuhkan putusan.
Kuasa hukum Mr. Cheen, Yendra Latorumo, kepada awak media, Jumat (20/11/2026), menyampaikan apresiasi kepada Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra, serta majelis hakim PN Kendari atas penanganan perkara tersebut hingga menghasilkan putusan.
Menurut Yendra, putusan tersebut menjadi pengingat bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan, agar menjalankan setiap transaksi bisnis dengan mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab.
Meski vonis pidana telah dijatuhkan, Yendra menegaskan bahwa perjuangan kliennya belum sepenuhnya selesai. Sebab, kerugian transaksi yang mencapai Rp1,7 miliar masih menjadi persoalan yang harus diperjuangkan pemulihannya.
Pihaknya, kata Yendra, akan mengevaluasi langkah hukum lanjutan melalui mekanisme yang tersedia guna melindungi hak dan kepentingan kliennya.
Dengan demikian, putusan pidana tersebut menjadi salah satu tahapan dalam perkara ini, sementara upaya memperjuangkan pemulihan kerugian materiil masih akan berlanjut. (**)

Tim Redaksi